KILASBERITA
– Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) dalam Revolusi Industri 4.0 semakin berat dengan target penurunan angka
kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB metode modern, penurunan tingkat putus
pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan
serta menurunnya Keluarga Pra-Sejahtera.
Namun,
untuk menjawab tantangan tersebut, juga diperlukan penguatan sinergitas,
komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra
kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis
yang disusun dalam RPJMN 2015-2019.
Karenanya,
BKKBN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program KKBPK tahun 2019 dan
Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0 yang dibuka oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta (25/2).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta
strategi Pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan
efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019.
Rakernas
KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi
Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan
Keluarga Berkualitas”, dan Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada
Era Revolusi Industri 4.0”.
“Lakukan
telaah/evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah dijalankan BKKBN
seiring dengan Family 4.0., peningkatan akses dan kualitas, Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi termasuk melalui Kampung KB, peningkatan kapabilitas
dan SDM pengelola program KKBPK; penyediaan data informasi kependudukan dan
keluarga berkualitas; serta terlibat secara aktif dalam pergaulan dunia
sehingga diperoleh pertukaran informasi terkini terkait era 4.0.” pinta Wapres
dalam arahan saat membuka Rakernas tersebut.
Sementara
itu Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal menjelaskan, bahwa sasaran strategis BKKBN
yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2015-2019 antara lain menurunkan
rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 % per tahun pada tahun 2015
menjadi 1,21 % per tahun pada tahun 2019. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019,
meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2%
menjadi 66%, menurunkan kebutuhan ber KB
tidak terlayani/Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 %
tahun 2015 menjadi 9,91 % tahun 2019.
Menurunnya Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada tahun 2015 menjadi
38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15-19 tahun pada tahun 2019. Menurunnya
persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1 %
tahun 2015 menjadi 6,6 % pada tahun 2019.
“Diharapkan
BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam
menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi
Program KKBPK sehingga pelaksanaan dan kegiatannya dapat memberikan manfaat
secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk
masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk,
wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya,"
harap Nofrijal.
Pembukaan
Rakernas dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pratama BKKBN, Kepala Dinas OPD KKBPK Provinsi se-Indonesia dan akademisi.
Dalam
kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sumut, Temazaro Zega
berharap, dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat serta mitra kerja terkait
membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan Program
KKBPK khususnya di Sumatera Utara. (REL ERNIYATI)
Komentar
Posting Komentar