Anggota DPRD Sumut Heran: Katanya Bermartabat, Pelantikan Eselon II dan III Menuai Bermasalah

KILASBERITA -  Anggota DPRD Sumut Muchri Fauzi (foto) heran melihat kinerja Gubsu H Edy Rachmayadi dan Wakilnya H Musa Rajekshah yang sudah setahun lebih menjabat, namun hingga kini belum merampungkan  pelantikan pejabat eselon II dan III di jajaran Pemprovsu.

“Katanya bermartabat, tapi melantik pejabat aja gak kelar-kelar sampai sekarang,  gimana ini,” kata Muchri, politisi Partai Demokrat itu kepada media di kantornya, kemarin.

Menurut Muchri, selain tidak kelar, terdengar berbagai kritik di tengah masyarakat yang menyebut, pemilihan para pejabat eselon menuai kritik dan bermasalah.

Sejumlah kalangan menilai,  sudah setahun lebih  sudah ada tujuh atau delapan kali pejabat yang dielantik, namun hingga akhir Agustus 2019 masih ada sejumlah pejabat eselon II yang harusnya sudah dilantik, namun urung dilaksanakan tanpa diketahui alasannya.

Sebanyak 9 jabatan eselon II untuk mengisi 9 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, masih belum terisi meskipun Panitia Seleksi (Pansel) sudah selesai melaksanakan tugasnya menyeleksi dan telah menyerahkan nama-namanya untuk dipilih gubernur. Namun Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menyebutkan hasil seleksi dari Pansel itu masih dipelajarinya. Pertimbangan hasil penilaian yang masih jauh dari ekspektasinya, menjadi alasannya mengapa sejauh ini belum mengisi jabatan eselon II yang lowong di 9 OPD itu

Gubernur ingin pejabat eselon II tidak saja pintar, tetapi juga harus kompeten. Sayangnya, kriteria itu masih sulit ditemukannya atas hasil seleksi dari Pansel itu. "Misalnya orang keuangan diakan harus jago soal uang, bagian air dia harus jago soal air," kata Edy menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (22/8/2019).

PINTAR-PINTAR

Edy lagi-lagi menyebutkan nama-nama hasil seleksi itu pintar-pintar, hanya saja kompetensinya tidak tepat. "Pasti kalian nanti bingung juga itu. Saya kan usernya, saya pemakainya. Jadi cita-cita ke depan itu harus diawaki orang yang tepat," katanya.

Dalam penempatan pejabat eselon II, tambah Gubernur Edy, dilakukannya tanpa berdasarkan unsur like and dislike. "Kalau like and dislike nanti saudaraku semualah yang kerja itu," sebut Edy, yang saat itu didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset, M Fitriyus, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, Hendra Dermawan.

Lalu dengan belum adanya sosok yang tepat sesuai kompetensinya, apakah nantinya lelang 9 jabatan eselon II akan diulang?. Gubernur Edy memberi isyarat tidak mengulangnya. Alasannya karena persoalan waktu dan biaya, juga karena lelang ulang tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan sosok eselon II yang kompeten.

Dengan begitu, apakah lantas nama-nama hasil seleksi untuk mengisi jabatan eaelon II di 9 OPD itu akan dibuang?. Edy membantahnnya. "Bukan begitu, nanti marah orangnya. Nanti dulu kita lihat kemana cocoknya, iya kita lihat oke," pungkas Edy.

Sebelumnya, Edy juga membantah adanya isu beredar bahwa akan ada pelantikan pejabat eselon II pada Jumat (23/8/2019). "Apa apa, ah... isu kalian dengar," jawab Edy membantah isu itu. (tim)