KILASBERITA – Anggota DPRD Sumut
Muchri Fauzi meminta Gubsu Edy Rachmayadi untuk tidak sembarangan memilih para
pejabat eselon II dan III, karena dikhawatirkan bisa jadi bumereng bagi
kinerja Gubsu dan Wakilnya lima tahun mendatang.
“Saya melihat pemilihan para pejabat
yang dilantik baru-baru ini menunjukkan adanya unsur keterburu-buruan yang
dilakukan Edy Rachmayadi dan timnya dalam mendudukkan pejabat di lingkungan
dinas Pemprovsu,” kata Muchri Fauzi kepada pers di Medan, kemarin.
Gubsu pada 9 Agustus lalu melantik 9
pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Raja Inal Siregar Lantai
2 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan. Adapun 9 pejabat yang dilantik terdiri
dari 7 pejabat eselon II hasil lelang (seleksi jabatan tinggi pratama) dan 2
pejabat eselon II lainnya adalah yang sifatnya rotasi (pertukaran).
Pada 2 Agustus lalu, Gubsu juga
melantik 22 pejabat baru setingkat eselon III. Edy menekankan tiga hal penting
yang harus dipegang teguh, di iantaranya soal loyalitas atau kesetiaan. Sebagai
pejabat yang berada pada satu perahu yang sama diminta seluruh pejabat tunduk
pada tujuan bersama yang hendak dicapai.
"Kalau tidak patuh pada loyalitas
bersama silakan keluar dari perahu," tegas Edy pada acara pelantikan yang
turut dihadiri Wakil Gubernur, Musa Rajekshah; Sekretaris Daerah, Sabrina;
Kepala Dinas Pendidikan, Arsyad Lubis.
Menurut Gubsu, para pejabat yang
dilantik adalah hasil fit and proper test yang dilakukan tim Panitia Seleksi
sebelum diputuskan oleh Gubsu.
Gubsu pernah mengatakan bahwa
pihaknya menginginkan pejabat yang dilantik sesuai dengan track recordnya
agar mewujudkan Sumut bermartabat.
Faktanya kini, lanjut sejumlah sumber,
beberapa pejabat eselon II dan III tidak memiliki rekam jejak yang relavan
dengan jabatan yang diemban sebelumnya. Hal itu terjadi di sejumlah dinas yang
memiliki potensi besar dalam menjalankan amanah Gubsu untuk menjadikan Sumut
bermartabat.
Dicontohkan, ada pejabat yang
dulunya bertugas di bidang teknis dan anggaran, tiba tiba ditempatkan di
pemberdayaan yang berkaitan dengan koperasi. Ini tidak sinkron dan tidak tepat
sasaran. Ada juga pejabat yang dulunya bertugas di bidang keuangan, namun belakangan
dipilih jadi kepala biro yang sama sekali tidak bersinggungan dengan bidang
yang lama. Juga terdapat pejabat diimpor dari daerah dan pejabat yang dinilai
dari kecakapannya tidak mumpuni menjalankan bidang teknik.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A
DPRD Sumatera Utara, Brillian Moktar, mengingatkan Gubernur Edy Rahmayadi agar
tidak memilih orang terdekat atau orang kepercayaannya jadi pejabat Eselon II.
Dia bisa "terbunuh". Sama seperti yang pernah dialami pendahulunya;
Samsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi. Ketiganya gagal membuat
kemajuan yang signifikan bagi provinsi ini, malah dua di antaranya terjerat
kasus hukum masuk penjara.
Kata Brillian, Edy harus patuh pada
penilaian terhadap para pejabat yang akan membantunya berdasarkan track record
(rekam jejak), kinerja dan profesionalisme. Figur dengan kwalifikasi baik dari
ketiga faktor tersebut yang akan bisa membantunya menciptakan Sumut bermartabat
karena bisa menciptakan pendapatan asli daerah yang maksimal.
"Gubernur bisa
"terbunuh" jika dia memilih orang-orang yang dekat dengannya atau
yang dipercayainya jadi pejabat Eselon II. Bukan musuh yang bisa membunuhnya
karena dia bisa jaga jarak, tetapi kawan dekatnya," ungkapnya kepada
medanbisnisdaily.com, Selasa (6/8/2019).
Sebagai anggota DPRD Sumut yang
sudah sepuluh tahun duduk di Komisi A, dia mengaku tahu betul pola rekrutmen
Gubernur Sumut terhadap pembantunya. Walau menerapkan sistem lelang, selalu
dipaksakan orang-orang yang dekat dengan mereka masuk dalam nominasi. Padahal
rekam jejak dan kinerjanya tidak jelas.
Pola memaksakan orang terdekat
tersebut, paparnya, sampai saat ini belum berubah. Masih sama. Satu dari tiga
nama yang diajukan panitia seleksi untuk ditentukan jadi pejabat terpilih
adalah orang kepercayaan gubernur. Dan dialah akhirnya yang dipilih.
"Kalau gubernur mau Sumut ini
maju dan bermartabat, tidak jalan ditempat seperti sekarang, dia harus memilih
pembantunya secara konsisten berdasarkan track record, kinerja dan
profesionalisme," tegas Brillian yang berasal dari PDI Perjuangan.
Seperti diketahui, saat ini Edy
tengah melakukan proses lelang jabatan guna memilih sejumlah pejabat Eselon II.
Mulai dari kepala dinas, asisten hingga kepala biro. Lelang sudah memasuki
tahap akhir dimana tiga nama calon pejabat terpilih sudah berada ditangannya.
Belum jelas kapan para pejabat terpilih akan diumumkan. Informasi yang
diperoleh medanbisnisdaily.com menyebutkan kemungkinan tanggal 20/8 sudah
diumumkan. (tim)
Komentar
Posting Komentar