KILASBERITA – Pascatertangkapnya
Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (15/10) lalu, Pemko Medan dan jajarannya
termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk tidak menciptakan atau menghambat
jalannya proses administrasi pembangunan di kota ini.
“Kita berharap, proses
pembangunan termasuk pengelolaan administrasinya tetap berjalan sebagaimana mestinya,
agar kegiatan pekerjaan berjalan lancar,” ujar Ketua PK Medan Denai, Wan Agus
Yahya (foto) kepada pers di Medan, kemarin.
Hal itu ditegaskan Wan Agus
Yahya sehubungan masih berlangsungnya hambatan berkaitan dengan proses
adminsitrasi atas pekerjaan yang sedang
dan akan dilakukan, terutama di akhir tahun 2019 ini di Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) Kota Medan.
“Kita sesalkan masih terjadi
hambatan, yang seharusnya sudah tuntas, namun kenyataannya masih nggantung, sehingga
proses pekerjaan jadi tertunda bahkan
terancam tidak dibayarkan,” ujar Wan Agus, kesal.
Proses adminsitrasi yang
seharusnya menjadi kewenangan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tersendat dan hal itu mengganggu proses
pemberkasan di tahap berikutnya. “Kita khawatir, kerjaan tidak siap, dan rekanan
bisa terkena blacklist,” jelas Agus.
“Terus terang saja jangan karena Walikota
ditangkap OTT-KPK, kawan-kawan para rekanan dan kontraktor yang ada di Kota
Medan bermasalah dalam proses pembayaran pekerjaanya. Siapa yang akan
bertanggungjawab terhadap anggaran Pemko Medan itu. Apakah cukup hanya,
Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota saja,” tanya Wan Agus Yahya.
Wan Agus Yahya yang juga Ketua
PK KNPI Kecamatan Medan Denai ini menyatakan, saat ini adalah proses rawan, di mana
pemerintahan kota berada pada masa akhir tahun anggaran.
“Yang penting dampak dari OTT
ini yang harus dieliminir oleh KPK, termasuk berbagai pengeluaran dan
pembayaran melalui APBD. Karena bila masalah anggaran tersebut berlanjut, akan
menimbulkan dampak yang lebih luas kepada masyarakat dan birokrasi di Kota
Medan,” ujar Wan Agus Yahya kembali.
Wan Agus Yahya mengatakan,
prinsip sebagai generasi muda KNPI Kecamatan Medan Denai sangat mendukung
sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi dalam hal penindakan
tentunya KPK tidak bisa berjalan sendiri.
“PK KNPI Kecamatan Medan Denai
tengah gencar-gencarnya melakukan sosialiasi perluasan Kecamatan Medan Denai
untuk dapat punya akses langsung dengan bandara Kualanamu, guna peningkatan
kesejahteraan dengan masyarakat. Tapi dengan OTT Walikota, birokrasi yang
berhubungan dengan Perluasan Kecamatan Medan Denai ini pasti akan mengalami
kendala,” sebut Wan Agus Yahya lagi.
Begitupun Agus Yahya,
perluasan Kecamatan Medan Denai akan tetap berjalan bila didukung seluruh
pihak, karena niat dasarnya adalah meningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita
Medan. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar