KILASBERITA – Kepala Dinas Bina Marga Bina
Konstruksi (BMBK) Arman Effendy Pohan mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan mangkir
dari RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan
Komisi D DPRD Sumut.
“Tidak ada itu, mungkin karena acaranya
bersamaan, sehingga kami berbagi tugas,” kata Effendy Pohan di Medan (foto), Jumat
(19/3).
Penegasan ini disampaikan menyusul diskorsnya
dua kali rapat sebelumnya dengan Komisi D DPRD Sumut.
Rapat pertama Senin (24/2), BMBK hanya dihadiri
Sekretaris Dinas BMBK Provsu Hasudungan Siregar dan sejumlah kepala bidang.
Terhadap rapat pertama, Kadis BMBK mengaku
sudah menunggu kehadiran anggota dewan.
“Tapi karena cukup lama menunggu, dan kebetulan
saya juga ada acara bersamaan, saya langsung menghadiri rapat dengan Gubsu
terkait corona,” katanya.
Begitu juga pada rapat kedua, sudah disampaikan
alasan ketidakhadiran dirinya.
Jadi, kata Kadis BMBK Effendy Pohan tidak ada
unsur kesengajaan, apalagi disebut mangkir dan tidak menghargai dewan.
“Iya bisa saja undangannya bersamaan pula
dengan acara lain, jadi kita berbagi tugas,” katanya.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Sumut menilai Kadis
BMBK tak menghargai lembaga DPRD Sumut.
Pasalnya, kepala dinas telah 2 kali tidak
menghadiri rapat dan data yang disampaikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan
rapat.
Rapat yang rencananya digelar Senin itu diskor,
karena data yang disampaikan tidak lengkap.
Data dimaksud berupa kolom data, neraca atau
kolom anggaran.
Rasionalisasi
“Tolong disampaikan sesuai dengan bentuk
laporan LKPJ , dan juga anggaran mana yang kena rasionalisasi pada waktu tahun
lalu, ” katanya.
“Data itu tidak mewakili seluruh kegiatan 2018,
walau itu nantinya ada di LKPJ,” ujar Edi Susanto, wakil Ketua Komisi DPRD
Sumut.
Masih kata Edi, bahwa dengan tidak hadirnya
kadis, maka data yang disampaikan juga tidak mempunyai kekuatan struktural
kedinasan.
“Dan kita sepakat untuk menskor rapat ini dan
kelanjutannya akan kita sesuaikan. Saya sangat miris dengan kondisi ini,”
katanya.
“UPT tak hadir. Laporan tidak bisa kita terima.
Maka kita skor dan kelanjutannya akan kita sesuaikan,” ujarnya.
“Dan sampaikan kepada kadis agar saling
menghargai, masih ada langit di atas langit,” katanya.
“Itu kalau dia mau dihargai, tapi kalau dia
tidak menghargai DPRD ini, ya gimana lagi,” tegas politisi Hanura ini.
Terpisah, Sekretaris Dinas BMBK Provsu
Hasudungan Siregar mengatakan, data yang disampaikan hanya secara garis besar
namun memiliki lampiran.
Hanya saja tak sempat digandakan dan diberikan
kepada Komisi D DPRD Sumut.
“Memang laporan ini kami sampaikan secara
global tetapi ada lampirannya dan kami tidak sempat memfoto copy tadi,”
katanya.
“Kami minta maaf kalau masih kurang lengkap dan
akan kami lengkapi,” katanya.
Dan Pak kadis tadinya sudah datang, berhubung
dipanggil untuka rapat dengan Gubsu terkait virus zorona, sehingga terpaksa
tidak ikut rapat,” katanya. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar