ANGGOTA DPRD Sumut, Ahmad Hadian (kiri) melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Indrapura, Asahan, Rabu (18/3). Kondisi rumah sakit pemerintah itu memprihatinkan dan tidak siap menghadapi wabah corona. ist
KILASBERITA – Anggota DPRDSU, Ahmad
Hadian menyebutkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut tak siap antisipasi corona.
Itu terlihat dari kondisi Rumah Sakit Umum Indrapura, Asahan, yang fasilitas
kesehatannya minim dan tak jelas standar operasional prosedur (SOP)-nya.
“Dinkes Sumut tak siap antisipasi
corona, terutama setelah saya tinjau kondisi RSU Indrapura,” kata Ahmad Hadian,
yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit tersebut, Rabu pagi
(18/3).
Pegawainya tidak kelihatan,
fasilitasnya masih sangat terbatas dan tidak berfungsi. Terlebih dalam
menghadapi Covid 19 ini, dirinya tidak melihat adanya standar SOP yang jelas.
Harusnya ini jadi pegangan tenaga
kesehatan, jika seandainya ada pasien yang terindikasi corona datang ke RS ini.
Karena, menurutnya, RS tersebut
harus segera berfungsi untuk melayani masyarakat.
Lebih-lebih, rumah sakit itu sudah
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekaligus perpanjangan tangan Dinas
Kesehatan Sumut.
“Dengan kondisi ini, berarti Dinkes
Sumut tak siap antisipasi corona,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ini.
Seharusnya RS ini segera berfungsi
untuk melayani masyarakat, karena sudah jadi kepanjangan tangan Dinas Kesehatan
Provinsi sejak tahun 2017.
“Harusnya, mereka melayani
kesehatan masyarakat di daerah,” ujar anggota DPRD asal pemilihan Batu Bara
Asahan Tanjungbalai ini.
Lebih lanjut Kang Hadian, demikain
sapaan akrabnya, menjelaskan awal dirinya memutuskan untuk melakukan sidak ke
rumah sakit, yang baru-baru ini menerima pegawai baru dari hasil rekrutmen CPNS
2019.
“Ya, tadi sambil mau ke kantor saya
tergerak untuk berkunjung ke RSU Indrapura untuk melihat sejauh mana kesiapan
rumah sakit milik Pemprov ini dalam upaya antisipasi Covid 19,” katanya.
Karena selaku Anggota DPRD Sumut
saya harus memastikan semua fasilitas kesehatan di Sumut siap mengantisipasi
wadah corona.
“Tapi tadi saya hanya diterima oleh
1 orang dokter umum dan 8 orang pegawai, yang kesemuanya mereka masih berstatus
CPNS hasil rekrutmen 2019,” katanya.
“Padahal saya tahu di sini ada 28
pegawai PNS dan baru-baru ini juga ada rekrutmen tenaga honorer sebanyak kurang
lebih 60 an orang. Tadinya saya ingin berbincang dengan pimpinan RSU ini
mendiskusikan antisipasi corona,” jelasnya.
Dengan ditemani 3 orang staf CPNS,
dia berkeliling meninjau ruang demi ruang yang ada. Dari hasil peninjauan,
terkesan tidak siap layaknya sebuah fasilitas kesehatan.
“Nyaris tidak ada aktifitas yang
berarti di RS tersebut. Staf-staf hanya duduk-duduk mengobrol, karena tidak ada
pasien yang harus dilayani,” ujarnya.
Berobat Jalan
Seorang dokter CPNS yang menjadi
juru bicara mereka menjelaskan kepada Sekretaris Komisi B DPRD Sumut tersebut
bahwa dalam satu bulan rumah sakit ini hanya menerima belasan pasien berobat
jalan.
Hal ini mungkin disebabkan oleh
beberapa hal di antaranya, karena rumah sakit ini belum bekerja sama dengan BPJS.
Sehingga pasien berobat ke sini
harus bayar. Kemudian, fasilitas IPAL juga belum ada, sehingga laboratorium di
RS ini juga tidak bisa difungsikan.
Mendengarkan penjelasan dokter
tersebut, Hadian mengaku heran.
Ia masih ingat beberapa tahun lalu
masyarakat ramai memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut karena memiliki
fasilitas yang cukup baik.
“Padahal setahu saya dulu semasa RS
ini bernama PTC, laboratoriumnya menjadi rujukan satu-satunya di Batu Bara,”
katanya.
‘Ramai masyarakat memeriksakan diri
dan berobat ke RS ini dulu. Insya Allah nanti di dewan, kita segera bicarakan
dengan Kadis Kesehatan,” katanya.
“Ini agar semua fasilitas kesehatan
di Sumut siap menghadapi masalah Corona ini,” pungkas Hadian, yang juga putera
daerah Indrapura ini. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar