KILASBERITA65- Fraksi PKS DPRD Sumut melalui penasehat fraksi, Salman Al-farisi, Lc., M.A, mendengarkan langsung sejumlah tuntutan massa aksi dan menyampaikan bahwa Fraksi PKS dengan tegas menolak RUU HIP.
“Fraksi PKS menyampaikan kepada adik-adik sekalian dan kepada masyarakat Sumut bahwa sampai hari ini dan insya Allah seterusnya, Fraksi PKS menolak pembahasan RUU HIP yang sedang masuk dalam prolegnas dan sesegera mungkin untuk dicabut dari prolegnas sehingga itu tidak dibahas lagi.” ujar Salman yang juga merupakan wakil pimpinan DPRD Sumut, senin (6/7/2020).
Hal ini disampaikan oleh Salman di depan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut. Mahasiswa yang menggelar aksi itu berasal dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan dan Deli Serdang.
Dalam aksi tersebut, KAMMI menyampaikan sejumlah tuntutan yaitu agar pembahasan RUU HIP ditolak serta dicabut dari Program Legeslasi Nasional (Prolegenas) DPR-RI, menolak kebangkitan kembali paham komunisme/markisme-leninisme dalam bentuk apapun, serta meminta kepada aparat agar mengusut oknum yang menyusun dan mengusulkan draf RUU HIP tersebut.
Menanggapi tuntutan massa, Salman juga berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi di sidang paripurna dan mengajak fraksi-fraksi yang lain untuk mempunyai semangat yang sama.
Lebih lanjut, Salman menjelaskan bahwa pihaknya menolak untuk melanjutkan pembahasaan RUU HIP ini karena didalamnya terdapat klausul-klausul yang seharusnya ada seperti TAP MPRS No.25 tahun 1966. Ditambah pula, terdapat istilah ekasila dan trisila serta kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh para pendahulu bangsa.
Selain itu, menurut politisi PKS ini, aksi penolakan terhadap RUU HIP yang sudah terjadi beberapa kali ini menunjukkan reaksi penolakan di masyarakat terhadap RUU tersebut juga begitu luar biasa. Ia memberikan apresiasi terhadap massa aksi dan masyarakat yang punya semangat menjaga pancasila.
“Kami mengapresiasi masyarakat sumut yang punya semangat menjaga pancasila, karena itu merupakan ideologi bangsa yang merupakan konsensus Bangsa Indonesia dari sejak kemerdekaan Indonesia.” katanya.
“Adapun yang adik-adik mahasiswa perjuangkan hari ini membuat kami tambah semangat untuk menyampaikan aspirasi ini terutama di DPRD Sumut.” pungkasnya. (erniyati)
Hal ini disampaikan oleh Salman di depan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut. Mahasiswa yang menggelar aksi itu berasal dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan dan Deli Serdang.
Dalam aksi tersebut, KAMMI menyampaikan sejumlah tuntutan yaitu agar pembahasan RUU HIP ditolak serta dicabut dari Program Legeslasi Nasional (Prolegenas) DPR-RI, menolak kebangkitan kembali paham komunisme/markisme-leninisme dalam bentuk apapun, serta meminta kepada aparat agar mengusut oknum yang menyusun dan mengusulkan draf RUU HIP tersebut.
Menanggapi tuntutan massa, Salman juga berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi di sidang paripurna dan mengajak fraksi-fraksi yang lain untuk mempunyai semangat yang sama.
Lebih lanjut, Salman menjelaskan bahwa pihaknya menolak untuk melanjutkan pembahasaan RUU HIP ini karena didalamnya terdapat klausul-klausul yang seharusnya ada seperti TAP MPRS No.25 tahun 1966. Ditambah pula, terdapat istilah ekasila dan trisila serta kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh para pendahulu bangsa.
Selain itu, menurut politisi PKS ini, aksi penolakan terhadap RUU HIP yang sudah terjadi beberapa kali ini menunjukkan reaksi penolakan di masyarakat terhadap RUU tersebut juga begitu luar biasa. Ia memberikan apresiasi terhadap massa aksi dan masyarakat yang punya semangat menjaga pancasila.
“Kami mengapresiasi masyarakat sumut yang punya semangat menjaga pancasila, karena itu merupakan ideologi bangsa yang merupakan konsensus Bangsa Indonesia dari sejak kemerdekaan Indonesia.” katanya.
“Adapun yang adik-adik mahasiswa perjuangkan hari ini membuat kami tambah semangat untuk menyampaikan aspirasi ini terutama di DPRD Sumut.” pungkasnya. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar