KILASBERITA - Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan Rudy Hermanto meminta pembangunan pajak timah yang sedang berlangsung untuk segera dihentikan dan ditinjau kembali dampak lingkungannya terhadap masyarakat di Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area yang kerap mengalami kebanjiran setiap kali hujan datang.
"Saya minta ini ditinjau kembali karena ratusan warga sekitar sudah resah akibat saluran drainase pajak timah yang tidak layak sehingga seluruh lingkungan yang ada di sekitaran pajak timah terendam air bila hujan datang," tegas Rudy Hermanto di sela kunjungannya ke pajak timah, Jumat (14/8).
Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini mengatakan, bahwa hendaknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam sebuah pembangunan. Untuk itu Rudy Hermanto berharap pihak Dinas terkait dapat meninjau kembali pembangunan pasar timah dan apakah sudah ada kajian akademik terhadap hal ini.
"Saya minta dinas PU Pengairan Kota Medan tolong dilihat kembali sistem drainase pasar timah yang tidak lagi layak menampung air sehingga warga selalu mengalami kebanjiran, karena setiap pembangunan jangan sampai menyusahkan masyarakat," harap Rudy Hermanto.
Sementara itu, para warga yang ikut meninjau lokasi pasar timah mengatakan bahwa mereka kerap mengalami banjir bahkan mencapai tinggi 1 meter setelah adanya pembangunan pasar timah yang drainasenya tidak diperbaiki.
"Selama 30 tahun kami di sini tak pernah banjir seperti ini, tapi setelah pajak timah ini dibangun kami selalu mengalami kebanjiran bahkan hingga setinggi 1 meter dan itu selalu terjadi saat hujan datang. Banyak kami mengalami kerugian gara gara banjir ini," ungkap warga jalan Suasa.
Untuk itu warga berharap kiranya Pemko Medan dapat memperbaiki drainase yang ada di pasar timah ini. Sehingga mereka tidak terus mengalami kerugian.
Seperti diketahui, sebelumnya DPRD Medan pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan warga dan instansi terkait mengenai dampak dari pembangunan pasar timah yang membuat rumah warga kebanjiran. Akan tetapi hingga kini pihak pengembang tidak mengikuti hasil rekomendasi dari DPRD Medan. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar