DPD LSM LIRA Kota Medan Minta Masyarakat Jangan Golput

 

MEDAN - DPD LSM LIRA Kota Medan meminta masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Medan untuk siap menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2020, dan jangan tidak menyalurkan hak suaranya atau golongan putih (golput).

"Pilkada tahun 2020, termasuk di Medan, tercatat sebagai pesta demokrasi pertama di tengah Covid-19. Tunjukkan diri bahwa kita ingin sama-sama merubah negeri ini sambil mendoakan agar pandemi berakhir," kata Walikota DPD LIRA Kota Medan, Drs Sam’an Lubis kepada pers di Medan, Rabu (16/9).

Menurut Sama'an, keputusan Pilkada tetap terlaksana di tahun 2020 karena tidak ada yang menjamin kapan Pandemi ini berakhir. 

"Untuk itu, jika kita tidak memilih karena takut datang ke TPS, kesempatan menjadi bagian dalam sejarah Pilkada di tengah pandemi akan hilang," katanya.

Itu berarti, kata Sama'an, suara kita akan disalahgunakan, karena saat nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih, maka kita akan memiliki jatah surat suara untuk menyalurkan aspirasi kita. 

"Jadi, saat tidak digunakan maka surat suara tersebut akan terbuang sia-sia dan bisa saja disalahgunakan oknum lain untuk kepentingannya tersendiri," katanya.

Di tengah Covid-19, KPU sudah menerbitkan Peraturan KPU No.6 tahun 2020  yang mengatur sejumlah Protokol Kesehatan saat datang ke TPS.

Seperti dibatasi jumlah pemilih dari yang biasanya 800 orang jumlah pemilih setiap TPS dikurangi menjadi 500.

Kemudian diatur jam kedatangan ke TPS, semua yang di TPS wajib memakai masker, seluruh Petugas KPPS dipastikan sehat karena sudah dites COVID-19, kemudian TPS selalu disterilisasi. 

Sarung Tangan Plastik

Pemilih yang datang diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, setiap orang yang masuk TPS dites suhunya, paku untuk mencoblos disterilisasi dan tinta bukti coblos diteteskan bukan dicelup.

Jadi kita, harus memilih karena bukan hanya Indonesia yang menggelar Pemilu di masa Pandemi. Puluhan negara di dunia juga melaksanakan dan terbukti berhasil dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan juga tidak ada penyebaran Covid-19 karena masyarakat dan petugas Pemilu disiplin menjalankan Protokol Kesehatan.

Dengan menyalurkan hak pilih sehingga tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilkada, pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan dan sejumlah program-program kesejahteraan di daerah. (erniyati)