Bappeda Sumut Prioritaskan Anggaran Sesuai Rencana Kerja



MEDAN: DPRD Sumut harapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  cermat namun tetap maksimal gunakan anggaran di tengah pandemi Covid-19. 

"Kita berharap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKKP, termasuk Bappeda tetap maksimal kelola anggaran, sehingga tidak ada selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Edi Susanto Ritonga ST, di Medan, kemarin.

Politisi Partai Hanura itu menyampaikan pandangannya ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah dinas di ruang dewan. Rapat membahas tentang kinerja SKPD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2020.

Menurut Edi, pada RAPBD 2021 Pendapatan Daerah ditargerkan sebesar Rp13.517.499.451.958, di mana anggaran pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp5.991.151.365.658. 

Kemudian Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp7.434.780.086.300, dan terakhir bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp91.568.000.000.

Pada Belanja Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan sebesar Rp13.749.499.451.958 dengan alokasi belanja daerah yang terdiri atas Belanja Operasional Rp10.296.065.184.583, kemudian Belanja Modal Rp1.001.222.350.920, lalu Belanja Tidak Terduga Rp75.000.000.000, dan Belanja Transferan Rp 2.377.211.916.455.

Sebagai dinas yang tupoksinya membidangi infrastruktur, Edi berharap Bappeda cermat namun tetap memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas.

"Kita menyadari bahwa dana refocusing melanda semua dinas untuk penanganan Covid-19, namun itu tidak berarti kita terlena, tetapi sebaliknya mengutamakan anggaran yang sudah diprioritaskan," ujar Edi.

Dia menyebutkan, jika terjadi silpa, maka itu berarti serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan.

"Untuk itu kita mendorong setiap OPD yang terkait dengan mitra Komisi D agar menggunakan anggaran secara maksimal dan tepat sasaran," pungkas Edi. (erniyati)


Komentar