Usut Pengadaan Videotron Di DPRD Sumut

VIDEOTRON yang tampak tidak menyala di halaman depan gedung DPRD Sumut.  

MEDAN: Gerbang Tani Sumut minta kejatisu usut tuntas dugaan mark up videotron DPRD Sumut nilai Rp 4,9 miliar yang melukai hati rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) kini tengah menjadi sorotan di masyarakat. Pasalnya, di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang banyak menurunkan segala sektor perekonomian.

DPRD Sumut justru tercium menyusun pagu anggaran untuk belanja modal peralatan studio video dan film berupa pengadaan Digital Conference System, Videotron Outdoor, dan Videowall ruang paripurna dengan nilai fantastis sebesar Rp4,9 miliar.

Ketua DPW PKB Gerbang Tani Sumatera Utara, Putra Ramadanah (foto) turut menyoroti hal yang menurutnya mengkhianati rakyat dan tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat ini.

Tidak hanya itu, dirinya juga menduga dalam penyusunan pagu anggaran tersebut terdapat dugaan mark up dan patgulipat jumlah anggaran yang mencapai miliaran tersebut.

“Sedih kita. Di saat rakyat berjuang menghadapi situasi saat ini. Semua sektor ekonomi drop. Para wakil rakyat kita di Sumut malah menunjukkan sikap menghambur-hamburkan uang rakyat lewat anggaran yang bernilai milyaran ini,” ucapnya.

Penyelidikan

Tak hanya itu, dirinya juga mendorong aparat penegak hukum Kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas hal ini.

Sebab dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis itu rawan mark up.

“Saya mendorong Kejatisu untuk mengusut ini. Ini jelas melukai hati rakyat. Tidak heran jika rakyat antipati terhadap lembaga legislatif dan eksekutif,” tegas Putra.

Di tengah situasi Pandemi covid-19 ini, lanjut Putra seharusnya pejabat yang diberi kewenangan agar turut membantu negara dan rakyat yang sedang susah menghadapi bencana non alam ini. Namun, yang terjadi di DPRD Sumut justru sebaliknya.

“Pedagang kecil banyak yang mengeluh. Karyawan banyak yang di PHK, begitu juga petani dan nelayan yang jarang di perhatikan Pemerintah.

Wakil rakyat di DPRD Sumut malah bersekongkol membuat anggaran yang jumlahnya fantastis dan jauh dari upaya penanganan Pandemi covid-19. Sangat miris,” imbuhnya. (erniyati)