MEDAN (Kilasberita): Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih serius dan nyata guna mendukung pembangunan di daerah ini.
Hal ini disampaikan Wagubsu usai rapat lanjutan pengembangan kawasan Tangkahan-Bukit Lawang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (10/11).
Lanjutnya, konsep pengembangan desa wisata ini tidak dapat berjalan tanpa kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan masyarakat. "Konsep ini tidak akan bisa jalan kalau tidak berjalan bersama, seluruh OPD harus betul-betul serius. Kerja ini harus kerja yang nyata, harus bisa bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.
Terkait desa wisata, Ijeck manambahkan, saat ini ada dua desa di Sumut masuk dalam 50 besar terbaik program Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yakni Desa Huta Tinggi di Kabupaten Samosir dan Desa Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
“Secara nasional penilaian 50 desa terbaik, ada dua di Sumut yaitu di Humbahas dan Samosir. Kita mau mendorong mudah-mudahan nanti nominasi tahun depan bisa ikut lagi desa wisata lain khususnya desa di Tangkahan dan Bukit Lawang ini,” katanya.
Ijeck menuturkan dua desa wisata terbaik nasional tersebut bisa menjadi contoh desa-desa lain di Sumut untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan mengunjungi desa-desa wisata terbaik yang ada di Indonesia, seperti di Yogyakarta untuk dapat dijadikan percontohan untuk pengembangan desa wisata di Sumut.
“Dua itu ya syukur bisa menjadi contoh. Tapi ini juga kita ingin melihat yang di Yogyakarta, kita sudah komunikasi dan kita akan ke sana melihat Balkondes namanya, Balai Ekonomi Desa,” ujarnya.
Dikatakan Ijeck, dalam mewujudkan desa wisata ini Pemprov Sumut juga mengharapkan bantuan dari pemerinah pusat seperti dari Kemenparekraf, Kementerian BUMN melalui CSR perusahaan, maupun kementerian terkait lainnya. “Tapi kita susun dulu konsepnya baru kita bawa ke Kementarian untuk bisa membantunya,” pungkasnya.
Pemacu Kerja
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Mulyadi Simatupang (foto) menegaskan, kritik yang disampaikan kepada dirinya akan jadi pemacu kinerja dinasnya untuk bekerja lebih baik di masa yang akan datang.
"Kritik juga jadi semangat buat saya untuk memperbaiki kekurangan yang selama ini terjadi," kata Mulyadi kepada wartawan di Medan, Senin (8/11).
Hal itu disampaikan Mulyadi menyikapi dinamika yang berkembang terkait kinerja di dinasnya.
Salahsatu di antaranya tingginya silpa DAK, rendahnya serapan anggaran dan tidak optimalnya sosialisasi Kartu Nelayan.
Kartu Nelayan itu jadi solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena dengan kartu itu nelayan bisa menerima solar subsidi untuk kapal, mendapat asuransi kecelakaan, dan mendapat pelatihan keterampilan nakhoda kapal.
Merespon itu, Mulyadi mengatakan, untuk kartu nelayan belum seluruhnya dapat terpenuhi. Alasannya, selain anggaran terbatas, juga untuk pengurusan asuransinya dilakukan di kabupaten/kota di Sumut.
Dijelaskan, pihaknya akan tetap bekerja sama dengan berbagai himpunan, termasuk himpunan nelayan dan KNTI guna mendapatkan input terbaru terkait jumlah nelayannya.
Tentang kritikan yang disampaikan Wagubsu soal kinerjanya, Mulyadi menegaskan hal itu akan dijadikannya sebagai pemacu untuk bekerja lebih baik.
"Adanya kritikan ini kita ucapkan terima kasih, dan seoga kritikan ini membuat saya dapat lebih memacu kinerja," pungkasnya. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar