MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Santoso SH, MH (foto) mendesak pemerintah membangun pabrik pengolahan kelapa sawit.
“Pembangunan pabrik kelapa sawit diharapkan jadi solusi jangka menengah dan panjang untuk mencegah langkanya minyak goreng (migor),” kata Santoso, pekan lalu.
Anggota dewan dari Fraksi Demokrat itu merespon anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang kini berada di level Rp 1.000 per kilogram (kg).
Dijelaskan, masalah utama anjloknya harga sawit petani saat ini, karena mereka tidak memiliki posisi tawar saat panen dan sangat tergantung pada perusahaan swasta dalam penjualan TBS.
“Kemudian Pabrik Kelapa Sawit sesuka hati menetapkan harga TBS, sehingga petani sawit menjerit dan semakin terjepit,” ujar Ssntoso, anggota dewan Dapil V, yang meliputi Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini.
Karenanya, Santoso mendesak pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut mencari solusi mengatasi turunnya harga TBS kelapa sawit rakyat, yakni dengan mendorong mereka agar mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit.
Santoso pun menyarankan Sumatera Utara, yang dikenal sebagai daerah penghasil kelapa sawit untuk membangun pabrik pengolahan sawit (crude palm oil/CPO) dan pengolahan kelapa menjadi produk minyak goreng.
Sehingga menurutnya, kelangkaan minyak goreng yang sering menimbulkan gejolak sosial, tidak terulang lagi.
“Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembangunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama,” ujar Ketua Umum Pujakesuma Bersatu ini.
Kemandirian pangan daerah, lanjutnya, merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, beberapa bahan pangan saat ini telah mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran.
Dia juga menyebutkan bahwa ancaman krisis pangan sudah di depan mata.
Pihaknya sangat mengharapkan inisiatif pemda penghasil sawit dan kelapa untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur.
Menurutnya, peluang bisnis pengolahan ini sangat besar, khususnya bagi daerah di kawasan Sumatera.
“Sehingga kita tidak perlu lagi merasa heran dengan kelangkaan produk minyak goreng yang terjadi saat ini. Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah, dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan minyak goreng,” pungkas tandas Santoso, yang dipercaya menjabat sebagai salah satu wakil ketua DPD Partai Demokrat Sumut, ini. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar