AWASI KORUPSI BERJAMAAH DANA BOS DI SD DELI SERDANG

MEDAN,

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 harus diawasi secara ketat, guna mencegah terjadi penyalahgunaan dana korupsi secara berjamaah. 

Informasi yang dihimpun tim Kilasberita65 melaporkan, pengawasan itu harus dilakukan secara intensif, mengingat dana BOS TW 1 dan TW 2 akan cair dalam waktu dekat ini.

Melihat penggunaan dana BOS tahun 2021, ditemukan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Bahkan penggunaanya terkesan mubazir dan sia-sia. Semua paket yang telah dibelanjakan oleh pihak sekolah dan hal ini mengacu pada Daftar Pesanan Penggunaan Dana BOS Tahun 2021 ternyata sudah dipersiapkan pihak Manager BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli yang dijabat oleh Yusnaldi. 

Informasi yang dihimpun tim Kilasberita65 melaporkan, aturan dan kebijakan yang dilakukan pihak Manager BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang di bawah kendali Yusnaldi dalam penggunaan Dana BOS 2021 mendapat sorotan di kalangan masyarakat.

Pasalnya, semua belanja pengadaan buku dari Dana BOS Tahun 2021 sia-sia belaka alias mubazir dan tidak dipergunakan sama sekali oleh para siswa SD se Deli Serdang dalam proses belajar mengajar.

Dari label pesanan pengadaan buku yang dibelanjakan melalui penggunaan dana BOS Tahun 2021 ada di antaranya merupakan akal-akalan pihak Manager BOS Dinas Pendidikan Deli Serdang.

Soalnya, tidak sesuai kebutuhan Siswa Sekolah Dasar. Misalnya seperti belanja Pengadaan Buku Anti Korupsi yang dihargakan /buku sebesar Rp. 52.000 untuk semua Siswa/i SD se Deli Sedang itu.

Buku Anti Korupsi tersebut dibagi pada Anak anak di Tingkatan Sekolah Dasar yang tidak ada manfaatnya.

Yusnaldi, Sekretaris Dinas Pendidikan Merangkap Manager BOS, Kab.Deli Serdang Begitu juga tentang Pengadaan Buku Ujian Sekolah (US) Yang bersumber dari Dana BOS Tahun 2021 untuk Kelas VI SD se- Deli Serdang, terkesan akal- akalan dan sarat KKN di lingkungan Pejabat Dinas Pendidikan yang ingin berbagi keuntungan secara berjamaah dari dana BOS tersebut.

Sementara selama dua tahun musim pandemik Covid-19 ini, tidak ada pelaksanaan ujian sekolah yang dulu disebut Ujian Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim telah mengingatkan agar Penggunaan Dana BOS tidak sia sia. 

Menurutnya, kebutuhan yang paling kritis saat ini adalah bagaimana siswa bisa secara aman kembali belajar tatap muka di sekolah.

“Dana BOs ini benar-benar harus digunakan sebaik mungkin dan diprioritaskan untuk kebutuhan Pesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Dana BOS Program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, " ujar Mendikbud.

Belanja Pengadaan Buku Ujian Sekolah yang dihargakan Rp.65.000/buku bagi siswa/i kelas VI SD merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.

Begitu juga belanja Pengadaan Buku Panduan Pramuka yang dihargakan sebesar Rp 2.501.000/paket, tidak dipergunakan karena selama dua tahun ini tidak ada tatap muka di sekolah, namun tetap dipaksakan tiap tiap sekolah SD se- Deli Serdang untuk membeli paket buku panduan tersebut oleh pihak Manager BOS Dinas Pendidikan Deli Serdang.

Tidak Nyambung

Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang merangkap Manager BOS Yusnaldi didampingi Kabid Ketenaga Pendidikan Jumakir ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler menyatakan, ” Kalau berkaitan tentang masalah ujian sekolah hendaknya bisa dipertanyakan kepada Kabid SD pada Dinas Pendidikan Deli Serdang, yakni Samsuar Sinaga, karena itu tupoksinya untuk menjawabnya.

“Sementara berkaitan dengan ke Pramukaan itu tugasnya pak Jumakir menjawabnya. Sedangkan tentang menanamkan karakter untuk anak anak untuk jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain, bisa nanti kita koordinasi kebidang SDnya, ” ujar Yusnaldi, seolah tidak nyambung apa yang dipertanyakan.

Kabid Ketenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Jumakir di waktu yang sama menambahkan lewat telpon selular, pihaknya terus ke lapangan dari mulai pagi.

Soalnya, sekolah perlu dipantau, kecamatan pun perlu juga dipantau.

"Kalau enggak tambah banyak masalah, seperti masalah yang Anda sampaikan inilah buktinya kepada kami. Maka, bila ada temuan begini kita akan koordinasikan," ucap Jumakir. (tim)