MEDAN
Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen dari kelompok Cipayung Plus Sumut, menggelar acara Mimbar Rakyat di pelataran Taman Makam Pahlawan, Jl SM Raja Medan, Selasa sore (12/12). Aksi damai ini berisikan orasi menolak politik dinasti Presiden Jokowi.
Hadir dalam aksi yang berlangsung damai dan tertib itu, ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sumut (KAMMI) Wira Putra, Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, Tarmizi , dan Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin dan Ceperianus Gea, Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut Nad.
Lewat orasinya, Ketua KAMMI Sumut Wira Putra menyoroti rapor merah Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, yang telah menodai iklim demokrasi di tanah air.
Di antaranya, telah membuat undang-undang omnibus law yang telah menyengsarakan jutaan pekerja dan buruh di Indonesia. Puncaknya, Jokowi telah menunjuk putra kandungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024.
"Ini merupakan pertama kali di dunia seorang presiden yang masih berkuasa menunjuk anaknya sebagai wakil presiden," katanya.
Karenanya, Wira Putra menyebutkan, elemen mahasiswa yang berunjuk rasa ini yang merupakan Kelompok Cipayung Plus di Sumut, bahwa Jokowi adalah musuh bersama.
"Kita ingin sampaikan Kelompok Cipayung Plus di Sumut, yang pertama menyuarakan bahwa Jokowi adalah musuh bersama," kata Wira.
Seruan penolakan politik dinasti Presiden Jokowi juga disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara Tarmizi dan Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin dan Ceperianus Gea, Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut Nad.
Mereka menyebutkan, dinasti politik telah melanggar konstitusi dan merusak tatanan demokrasi, melanggar amanah the founding parents bahkan lebih buruk dari rezim Soeharto.
Mereka juga mengeluarkan pernyataan sikap, di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan penegakan HAM yang terjadi di Indonesia.
Kemudian, gagalnya Jokowi dalam memberantas korupsi korupsi dan nepotisme di Indonesia terbukti dengan banyaknya menteri kabinet Joko Widodo yang terkandung kasus korupsi dan juga melakukan praktik nepotisme dengan memajukan anak kandungnya sebagai wakil presiden dan pemilu 2024.
Selanjutnya, meminta Presiden Jokowi menstabilkan harga bahan pokok penjulang Natal dan Tahun Baru, mendesak Jokowi untuk cuti atau mundur dari jabatannya selama proses pemilu berjalan.
Terakhir meminta Jokowi menjelaskan dan bertanggung jawab atas gagalnya proyek politik yang ada di seluruh Indonesia dan meminta TNI Polri agar netral dalam arus situasi politik dinasti.
Usai berorasi, peserta aksi meninggalkan Taman Makam Pahlawan dengan tertib. (Tim)
Komentar
Posting Komentar