Rilis Kinerja APBN Regional Sumut, Kemenkeu Sumut : APBN Hingga Oktober 2024 Tetap Terjaga dengan Baik

Medan

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Bapak Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJP Sumut II, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJBC Sumut Sugeng Apriyanto, dan Kepala Kanwil DJKN Sumut Dodok Dwi Handoko, mengumumkan kinerja APBN Regional Sumatera Utara untuk periode sampai akhir Oktober 2024. 

Dari sisi pendapatan, hingga Oktober 2024, telah direalisasikan pendapatan negara sebesar Rp31,84 triliun setara dengan 70,61% dari pagu sebesar Rp45,09 triliun. Dari total penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan mencatat realisasi Rp29,31 triliun atau 68,15% dari target. Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi utama dengan Rp27,98 triliun atau 69,54% dari target, yang mencakup Pajak Penghasilan sebesar Rp14,25 triliun (68,17%), Pajak Pertambahan Nilai Rp12,17 triliun (81,31%), Pajak Bumi dan Bangunan Rp764,07 miliar (101,22%), dan Cukai Rp597,90 miliar (53,34%). Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp1,33 triliun, dengan realisasi Bea Masuk sebesar Rp1,01 triliun (63,33%) dan Bea Keluar Rp325,47 miliar (27,38%).

Arridel menyampaikan bahwa hingga Oktober 2024 realisasi pendapatan negara menunjukkan capaian yang signifikan meskipun menghadapi beberapa tantangan. “Penerimaan perpajakan merupakan sumber dominan penerimaan negara, khususnya dari Pajak Dalam Negeri. Dengan realisasi Rp27,98 triliun, penerimaan pajak ditopang dari komponen Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai,” jelasnya.

Tingginya capaian Pajak Bumi dan Bangunan, yang melampaui target dengan persentase 101,22%, merupakan bukti nyata dari pengelolaan yang semakin baik di bidang tersebut. Meskipun demikian, kinerja Bea Keluar menghadapi tantangan dengan realisasi yang lebih rendah, tetapi tetap memberikan kontribusi pada penerimaan negara secara keseluruhan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi Rp2,53 triliun atau 121,56% dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menyumbang Rp1,26 triliun atau 93,81%, sedangkan PNBP lainnya mencatat Rp1,27 triliun atau 172,52%.

Dengan capaian Rp2,53 triliun atau 121,56% dari target, PNBP menunjukkan pengelolaan yang efisien dan inovatif. Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), yang mencapai Rp1,26 triliun mencerminkan efektivitas operasional sektor publik dalam mendukung pembiayaan negara. Capaian ini diperkuat oleh kinerja PNBP lainnya, yang menunjukkan kemampuan optimalisasi sumber daya yang dikelola negara. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mampu mengelola aset negara untuk mendukung stabilitas anggaran secara berkelanjutan.

Di sisi pengeluaran, Belanja Negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp56,61 triliun atau 78,62% dari pagu sebesar Rp72,01 triliun. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp18,81 triliun atau 68,36%, terdiri dari Belanja Pegawai Rp8,31 triliun (84,79%), Belanja Barang Rp7,76 triliun (62,53%), Belanja Modal Rp2,67 triliun (51,16%), dan Bantuan Sosial Rp59,15 miliar (88,79%).

Di sisi pengeluaran, realisasi Belanja Pegawai yang mencapai Rp8,31 triliun atau 84,79% dari pagu mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan aparatur negara. Sementara itu, Belanja Modal sebesar Rp2,67 triliun menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Bantuan Sosial yang hampir mendekati 100% dari target mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap kelompok masyarakat rentan, dengan distribusi yang semakin baik dan efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran telah dikelola dengan baik untuk menjawab kebutuhan mendesak di berbagai sektor prioritas.

Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp37,80 triliun atau 84,96% dari target Rp44,49 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) mencatat kontribusi terbesar dengan Rp22,86 triliun (87,68%), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp9,1 triliun (81,02%), yang terdiri dari DAK Fisik Rp2,37 triliun (68,87%) dan DAK Non-Fisik Rp6,73 triliun (86,39%). Dana Desa menunjukkan realisasi sebesar Rp4,38 triliun atau 92,70%, sedangkan Dana Insentif Fiskal mencapai Rp252,60 miliar atau 59,87%. Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat Rp1,21 triliun atau 59,26%.

Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp37,80 triliun atau 84,96% dari pagu menjadi salah satu penopang utama dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara. 

Dana Desa yang mencapai Rp4,38 triliun atau 92,70% menegaskan fokus pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mendukung program-program strategis di tingkat daerah. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang efektif dan distribusi yang merata, pemerintah terus mendorong pertumbuhan yang inklusif di seluruh pelosok negeri.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) juga mencatatkan pencapaian yang positif. Hingga Oktober 2024, penyaluran KUR mencapai 95,39% dari plafon, dengan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebagai penerima terbesar mencapai 44,59%. Penyaluran UMi tumbuh 48,39% year-on-year, dengan realisasi Rp646,16 miliar, didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Lima daerah dengan penyaluran UMi terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Toba Samosir.

Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2024 hingga Oktober mencerminkan berbagai dinamika. Meskipun menghadapi tantangan besar pada sisi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, PNBP memberikan kontribusi positif yang membantu menopang sebagian besar belanja negara. Di sisi belanja, peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan nasional. (erniyati)