Rapat Komisi E DPRD Sumut Dan Universitas Audi Indonesia Bahas Berbagai Masalah

 MEDAN:  Universitas Audi Indonesia  dan Komisi E DPRD Sumut menggelar rapat untuk merespon berbagai masalah yang terjadi akhir-akhir ini di universitas yang berlokasi di Jalan Bunga N'cole Raya Kelurahan No.83, Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, di ruang dewan, Kamis (30/1).

Hadir di sana  Rektor Farja Sihombing, WR III Fitriani Manurung, WR II Elvipson Sinaga, Syamsul Batubara dari Yayasan Audi Husada, dan Irawan Sukma dari Penelaah Teknik Kebijakan. Adapun Komisi E dipimpin Rahmansyah SIbarani, didampingi anggota Muhammad Ziad Ananta, Fatimah, Dewi Fitriani, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, Ahmad Darwis.

WR III Fitriani Manurung menyebutkan, permasalahan yang terjadi dengan mahasiswa saat ini terus disikapi dengan baik, dan transparan. Dia menepis anggaran ada mahasiswa diberikan makanan berupa nasi basi. "Kalau dikasi nasi basi, sudah sakit semua mahasiswa kita," katanya.

Berkaitan dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pihak universitas sudah menyalurkannya sesuai aturan yang berlaku. 

Senada, anggota dewan lainnya, Fatimah, menegaskan bahwa transparansi dalam penerimaan mahasiswa dan pemberian beasiswa adalah hal mutlak.

“Kampus tidak boleh lepas tangan. Jika ada individu yang mengatasnamakan kampus dalam perekrutan mahasiswa, harus dipastikan apakah mereka resmi atau tidak. Setiap kebijakan akademik dan keuangan harus disampaikan secara transparan,” tegas Fatimah.

Janji Tak Terealisasi

Hal yang sama juga dikemukakan anggota DPRD Sumut, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, yang mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan janji-janji yang tidak terealisasi, yang akhirnya berdampak pada mahasiswa dan tenaga pengajar di universitas tersebut.

Menurut Laoli, ia sendiri turut menjadi korban dari dugaan permasalahan tersebut, karena pernah membantu perekrutan mahasiswa, terutama dari Nias, atas rekomendasi beberapa tokoh agama dan akademisi yang meyakini bahwa Universitas Audi memberikan peluang pendidikan yang baik. Namun, dalam perjalanannya, banyak janji yang tidak ditepati, termasuk beasiswa yang dijanjikan kepada mahasiswa.

Menyikapi hal itu, Komisi E DPRD Sumut menuntut Universitas Audi memberikan klarifikasi resmi dan mendesak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini.

Rapat Komisi E ditunda untuk mencari solusi dan langkah-langkah atas dugaan permasalahan yang terjadi di Universitas Audi.   (erniyati)